Hadapi Monev KIP 2026, Minta Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Hadapi Monev KIP 2026, Minta Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Provinsi Jambi menggelar Sosialisasi sekaligus Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 secara daring pada Senin (13/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyamakan persepsi sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada seluruh jajaran PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar siap menghadapi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jambi sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Data Informasi (PP dan Datin) Ari Juniarman, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas yang membidangi PPID Yanita Kusuma, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, Kepala Subbagian, serta seluruh pengelola PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Dalam arahannya, Ari Juniarman menegaskan bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya menjadi ajang penilaian terhadap kinerja PPID, tetapi juga merupakan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

"Menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, seluruh jajaran harus membangun kolaborasi yang kuat, menyamakan persepsi, melengkapi seluruh eviden pendukung, serta memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai standar. Monev ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu," tegas Ari.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Monev tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen pendukung, tetapi juga oleh komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah diakses, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ari, keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diminta memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi, mengoptimalkan website dan media informasi, serta memastikan seluruh layanan PPID berjalan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas yang membidangi PPID Yanita Kusuma, bersama jajaran memberikan pendampingan teknis terkait mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, mulai dari pemenuhan indikator penilaian, penyusunan eviden pendukung, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing satuan kerja.

Melalui sosialisasi dan rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Jambi berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan Monev KIP Tahun 2026 serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam mewujudkan lembaga yang transparan, akuntabel, informatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

"Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Dengan pelayanan informasi yang berkualitas, kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan terus terjaga," tutup Ari Juniarman.

Melalui penguatan kolaborasi dan peningkatan kapasitas pengelola PPID, Bawaslu Provinsi Jambi optimistis seluruh jajaran siap menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 serta terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas. (*)