Kick Off SKPP, Afif Harap Bisa Wujudkan Pemilu Jurdil
|
Kick Off SKPP, Afif Harap Bisa Wujudkan Pemilu Jurdil
Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. Hal itu dikatakan Afif dalam 'Kick Off' SKPP di Gresik, Jawa Timur, Selasa (15/6/2021).
“SKPP ini program prioritas nasional. Semoga kegiatan ini menambah kebaikan," ungkapnya.
Kebaikan yang dimaksud Afif yaitu, kolaborasi antara masyarakat dengan penyelenggara untuk membumikan nilai pengawasan. Karena menurutnya pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara, pemerintah daerah (pemda) dan anggota dewan. Tetapi seluruh masyarakat.
"Membicarakan pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasai pengawas pemilu dan melakukan pendidikan politik," ujarnya.
Afif ibaratkan SKPP merupakan bagian dari salah satu bentuk menerjemahkan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Sebab, Di tengah banyak pihak menyiapkan pemilu 2024, Bawaslu bisa melakukan kegiatan dari manifestasi.
“Hari ini sangat penting bagi Bawaslu yang senantiasa menumbuhkan bibit-bibit kader pengawas ke sebanyak mungkin. Maka Bawaslu membumikan nilai pengawasan dengan mengadaptasi kearifan lokal,” tuturnya.
Perlu diketahui, SKPP akan dilaksanakan di 100 titik di Indonesia. Hari ini dimulai dari Gresik. Lalu berlanjut ke 100 daerah terpilih se-Indonesia. Pendaftar lebih dari 20 ribu. Setiap titik akan diikuti 100 orang dengan protokol kesehatan.
Sementara Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya milik penyelenggara, peserta pemilu dan stakeholder terkait. Dia mengungkapkan semuanya harus mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana harapan kita bersama.
"Kita pastikan bahwa dalam proses pemilu kita hadir dan pastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ucapnya dalam 'Kick Off' SKPP 2021 di Gresik Jawa Timur, Selasa (15/6/2021).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ini menambahkan, semua pihak yang terkait dengan pesta demokrasi harus memiliki komitmen yang sama demi menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Karena proses demokrasi tidak terlepas dari kepentingan kita sebagai pemegang daulat rakyat.
"Pemilu bukan milik siapa-siapa. Pemilu adalah milik kita rakyat sebagai pemeganag daulat rakyak. Kalau kita mau negara ini baik dan sejahtera maka tidak boleh kita cuek terhadap proses pemilu," tegasnya.
Menurut Dewi, pemilu merupakan satu-satunya cara yang konstitusional untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai kepala negara. Pemilih berhak menentukan siapa yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu. "Itulah pentingnya kita hadir dalam proses pemilu," terangnya. (*)
Sumber : bawaslu.go.id
