DEMOKRASI, OLIGARKI DAN KEDAULATAN PEMILIH
|
DEMOKRASI, OLIGARKI DAN KEDAULATAN PEMILIH
Oleh : Dayanto*
Dalam arena elektoral, isu perlindungan hak pilih sudah relatif selesai kendati perbaikan administratifnya harus disempurnakan terus menerus. Tapi yg masih jadi soal sesungguhnya adalah mengenai kedaulatan Pemilih. Sejak 1955 s.d. sekarang, perlindungan hak pilih mengalami pelembagaan yang relatif bagus "one person one vote", tetapi perlindungan itu belum linier dengan penggunaannya dalam kerangka kedaulatan Pemilih, padahal disitulah esensi demokrasi sebagai daulat rakyat.
Dalam konteks inilah menurut saya, sebenarnya, tangan2 tidak kelihatan (invisible hands) bekerja melalui mekanisme oligarkis membajak proses demokratisasi. Oligarki (Winters: 2011) berkaitan dengan pemanfaatan politik dari orang-orang kaya atau superkaya (dalam setiap rezim politik baik demokratis maupun non demokratis) untuk kepentingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaannya, walaupun dalam pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan itu menyebabkan semakin berkurang akses rakyat terhadap barang-barang publik dan hak hak generasi atas lingkungan.
Inilah menjadi sebab utama yang menerangkan (1) kemampuan dialektik oligarki utk beradaptasi dalam sistem apapun, termasuk sistem yang kita sebut demokratis; (2) Demokrasi dibikin mahal scr ekonomi sehingga cocok dengan original position para oligark utk mengendalikan demokrasi (3) setiap upaya untuk mereduksi penetrasi oligarkis dalam sistem demokrasi saat ini selalu dihabisi baik cara malu-malu atau tanpa malu; dan (4) kegagalan demokrasi dalam menjawab isu keadilan ekonomi dan perbaikan atas rusaknya lingkungan hidup.
(*Peneliti Hukum, Direktur Parliament Responsive Forum/PAMOR)
