REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1.    Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2.    Birokrasi yang efektif dan efisien.
3.    Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Manajemen Perubahan

1. SK TIM RB
2. Laporan RB
3. Road Map
4. SK ASSESOR PENILAI RB
5. RENCANA AKSI Jambi LEMBAGA
6. SK Role Model dan Agents of Change

Penataaan Perundang-undangan

1. Pembahasan Peraturan-1

Penataan dan penguatan organisasi

1. Hasil Evaluasi PPNPNS
2. Dok Pelaksanaan Evaluasi PPNPNS dg Socrativ

Penataan Tata Laksana

1. Sop Reviu dan Pengesahan SOP 
2. Sop Reviu dan Pengesahan SOP (2) 
3. Surat Ketua Bawaslu Tentang Sosialisasi Pedoman SOP

Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Pengangkatan Tenaga Teknis
2. Hasil Evaluasi PPNPNS
3. Perjanjian Kerja sebagai Output Evaluasi
4. Tampilan Simpeg Bawaslu

Penguatan Akuntablitas

1. PERKIN KETUA BAWASLU JAMBI
2. PERKIN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU JAMBI
3. PERKIN KABAG ADMINISTRASI BAWASLU JAMBI
4. PERKIN KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS BAWASLU JAMBI
5. PERKIN KABAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU JAMBI
6. PERKIN KASUBBAG SDM DAN UMUM BAWASLU JAMBI
7. PERKIN KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN BMN BAWASLU JAMBI
8. PERKIN KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU JAMBI
9. PERKIN KASUBBAG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU JAMBI
10. PERKIN KASUBBAG PENGAWASAN, AKREDITASI PENGAWASAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU JAMBI
11. PERKIN KASUBBAG HUMAS DAN HUBAL BAWASLU JAMBI

Penguatan Pengawasan

1. SK TIM UPG (SPIP)
2. SK Pembentukan Tim SPIP
3. Laporan Monev Gratifikasi-Tim SPIP
4. Laporan Pengaduan Masyarakat
5. Pakta Integritas Kasek
6. Pakta Integritas Pimpinan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. SK Tim PPID
3. Website Bawaslu Jambi
4. Maklumat Pelayanan di Web
5. Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat